Kemenakertrans Kaji Pesangon 35 Kali Gaji

Jakarta (scBS): — Formula pemberian pesangon sebesar 35 kali gaji bagi tenaga kerja yang terkena PHK saat ini sedang dikaji Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Menurut Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di gedung parlemen di Jakarta, Senin (25/1/2010), "Kemenakertrans saat ini sedang mendalami hal ini bersama-sama dengan instansi terkait," katanya.

Selanjutnya Menakertrans mengatakan dari pengkajian tersebut diharapkan diperoleh formula yang tepat. Sehingga pemberian pesangon ini diharapkan tidak memberatkan dunia usaha sekaligus dapat memberikan jaminan ketersediaan dana bagi pekerja apabila mereka di PHK.

"Pesangon yang ditanggung pengusaha dalam jumlah 35 kali itu oleh para pengusaha dianggap sangat memberatkan. Tapi, bagi para pekerja, itu sangat diharapkan meski pada tingkat implementasi sangat susah dan hampir belum pernah terjadi dilaksanakan itu," katanya dikutip dari laman Antara.

Kendati demikian, banyak perusahaan yang melarikan diri dari kewajiban memberikan pesangon kepada pekerjanya."Karena itu, penyelesaian pesangon akan kita upayakan dalam satu kesatuan dari persoalan jaminan sosial tenaga kerja," katanya.

Menakertrans mengatakan jaminan sosial tenaga kerja tersebut akan menjadi bagian dari pembenahan undang-undang, baik UU Ketenagakerjaan secara menyeluruh maupun UU Jaminan sosial atau praktik UU Jaminan sosial.

Untuk itu, Kemenakertrans berjanji lebih sering memfasilitasi antara serikat pekerja dan serikat buruh membahas masalah pesangon.

Menakertrans sendiri tidak bisa menyatakan pesangon 35 kali gaji tersebut terlalu banyak atau terlalu sedikit.

"Menurut saya, harus kasuistik tidak bisa generalisir setiap perusahaan. Ya mungkin diambil agak turun berapa.. Tentu saya tidak bisa putuskan karena saya ingin kedua pihak bicara dulu serikat pekerja dan pengusaha," katanya.

Sementara itu seorang anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka mengatakan dirinya tidak setuju bila jumlah pesangon bagi naker PHK dikurangi.

"Saya tidak setuju dikurangi. Dari yang ada saja, itu pesangon yang betul dibayarkan berapa persen sih. Dibayarkan saja belum kok sudah minta dikurangi," katanya.

Sedangkan Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PAN, Riski Sadiq bila pesangon akan dikurangi, maka harus ada kompensasi dengan hal-hal lain.

"Bila pesangon dikurangi, maka untuk tidak meimbulkan resistensi, harus ada kompensasi dengan peningkatan hal-hal lainnya," kata Riski.

Iklan

2 Tanggapan

  1. Bagaimana jika masih ada perusahaan yang membayar uang jasa 40 persen dari ketentuan UU 13, ketika buruh mengundurkan diri (berhenti atas kemauan sendiri). Kemana buruh harus mengadu?

  2. saya sangat mendukung sekali pesangon 35 kali gaji supaya pengusaha tidak semena-mena memutus karyawan setelah diperas keringatnya habis-habisan..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s