2010: UMP Aceh Sebesar Rp1,3 juta

Sejak 1 Januari 2010, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh No 132 tahun 2009, Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh sebesar Rp1,3 juta resmi berlaku. Upah minimum ini wajib dipatuhi oleh perusahaan swasta, badan usaha milik daerah (BUMD) dan instansi pemerintah. Bila tidak dipatuhi, pengelola usaha dan instansi dapat terkena sanksi.

“Karena itu, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi pemerintah, harus membayar upah pekerja sesuai dengan UMP yang berlaku,” kata advokasi Kofederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Aceh, Yusbi Yusuf, Rabu 6/1 dikutip dari waspada.co.id.

Bila terbukti ditemukan ada upah yang tidak dibayarkan sesuai UMP, atau di bawah UMP, maka perusahaan atau instansi itu akan dikenakan sanksi pidana penjara satu hingga empat tahun, atau denda Rp100 juta hingga Rp400 juta.

“Atas dasar Pergub itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP, dan pengusaha yang telah membayar lebih tinggi dari UMPdilarang untuk menguranggi atau menurunkan. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1999,” tandasnya.

Dijelaskan, jika Pergub yang dikeluarkan oleh gubernur Aceh itu merupakan salah satu usaha untuk mensejahterakan masyarakat melalui upah yang layak, dan memenuhi standar pemenuhan kebutuhan hidup layak.

“Upah adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam hubungan industrial dan merupakan syarat utama yang harus terjadi untuk kelangsungan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja,” jelasnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s