PT Taspen Wajibkan Pensiunan Ber-NPWP

Bila Anda seorang pensiunan, ada baiknya Anda melengkapi kelengkapan penting perpajakan Anda yakni memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila tidak punya NPWP, bersiaplah untuk terkena tarif Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi dari 20 persen. Mulai awal Tahun Baru 2010, nampaknya pemerintah makin berusaha untuk mendongkrak penerimaan negara. Untuk itu, pemerintah menegaskan kembali bahwa seluruh pensiunan diwajibkan memiliki NPWP. Kewajiban ini terutama bagi pensiunan yang pendapatannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sekretaris Perusahaan PT Taspen (Persero) Faisal Rachman mengingatkan, kewajiban tersebut sudah diatur dalam Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-454/ MK.03/2009 tanggal 24 Juli 2009 perihal Pemilikan NPWP bagi Para Penerima Pensiun.

“Ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang No.36/ 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diberlakukan per 1 Januari 2009,” ujar Faisal lewat email-nya dikutip dari RMEXPOSE.COM

Dia menjelaskan, bagi penerima pensiun yang berpenghasilan melebihi PTKP dan tidak memiliki NPWP, akan dikenai tarif PPh lebih tinggi 20 persen dari tarif pajak yang diterapkan terhadap penerima pensiun yang dapat menunjukkan NPWP. “Sudah jelas dan tegas diatur dalam UU No.36 tahun 2008,” tegasnya.

Bagi penerima pensiun yang tidak punya NPWP dan penghasilannya telah melebihi PTKP, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak (WP).

Adapun PTKP per tahun, lanjut Faisal, diberikan paling sedikit sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan UU No.36 Tahun 2008, Pasal 7 ayat 1. Yakni; Rp 15.840.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi, Rp 1.320.000 tambahan untuk wajib pajak yang menikah, Rp 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang berpenghasilan digabung dengan penghasilan suami.

Serta Rp 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda (satu pertalian keluarga karena perkawinan) dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Seperti diketahui, realisasi penerimaan pajak tahun 2009 masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN Perubahan 2009 sebesar Rp 577,3 triliun. Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo mengatakan, realisasi penerimaan pajak sejauh ini baru mencapai Rp 490 triliun atau sekitar 92-93 persen dari target APBN Perubahan 2009.

“Penerimaan (pajak) lebih baik dari perkiraan semula,” ujarnya di Jakarta, baru-baru ini. Sampai akhir tahun, Tjiptardjo berharap penerimaan bisa digenjot menjadi minimal Rp 500 triliun.

Iklan

Satu Tanggapan

  1. hallo….kunjungan balasan, trims yach dah bersedia berkunjung ke blog saya…

    kalau mau buat NPWP silahkan kunjungi blog saya disini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s