BKD Lampung Utara Usulkan 1.350 CPNSD

Klik Disini !!! Informasi Pengumuman Hasil Akhir CPNS Lampung

Badan kepegawaian daerah (BKD) kabupaten Lampung Utara mengusulkan 1.350 calon pegawai negeri sipil (CPNSD) untuk formasi tahun 2009. Dengan perincian, untuk formasi tenaga guru sebanyak 310 orang, tenaga kesehatan 255, dan tenaga teknis atau administrasi mencapai 785 orang.

“BKD telah mengusulkan ke BKN sebanyak 1.350 orang untuk diangkat menjadi CPNSD formasi 2009. Hanya saja, jumlah itu sipatnya belum final karena belum ada keputusan dari pusat,” ujar kepala BKD Lampung Utara Drs. Asmidi Ismail,M.M di ruang kerjanya kemarin (10/6).

Asmidi menjelaskan, pemerintah daerah masih menunggu dari pusat mengenai jumlah riil formasi di Lampung Utara, tidak menutup kemungkinan jumlah yang diusulkan tersebut akan berubah atau tetap sesuai dengan yang diajukan. “ BKD mengajukan sesuai dengan kebutuhan, dengan harapan semuanya bisa terealisasi,” kata Asmidi seraya mengatakan, untuk waktu dan tempat pelaksanaan tes belum diketahui karena belum ada petunjuk dari pusat. “ Jumlah itu sesuai dengan usulan yang masuk ke BKD dari satker yang ada,” imbuhnya.

Sedangkan, pada tahun 2009 ini, untuk tenaga honorer yang diajukan ke pusat mencapai 422 termasuk 84 berasal dari sekretaris desa (sekdes ). “Sesuai dengan data base, jumlah tenaga honorer secara keseluruhan mencapai 2.555 orang, telah diangkat menjadi CPNS melalui beberapa tahap. Sisanya, 422 orang yang merupakan angkatan terahir,’ kata dia

Menurut Asmidi, pengangkatan tenaga honorer di kabupaten Lampung Utara mengacu pada data base yang ada di BKD. Apabila ada yang tersandung masalah atau meninggal dunia, maka yang bersangkutan tidak bisa digantikan dengan orang lain. (*)

Sumber: http://www.radarkotabumi.com/

---

Bupati Ancam Revisi Pembentukan BP4K

Pelaksana penyuluh di kabupaten Lampung Utara harus bisa menjalankan tugas dengan baik. Sehingga dengan adanya badan penyuluh bisa mencapai swasembada pangan, karena fungsinya memberikan penyuluhan dan informasi kepada para petani untuk dapat meningkatkan hasil produksinya.

Jika tidak mencapai swasembada seperti, sebelum dibentuknya Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), maka pembentukan BP4K yang terdapat di Undang-undang untuk direvisi tujuan dan fungsinya kembali.

“Apabila BP4K tidak mampu swasembada pangan sebagaimana yang diharapkan, tidak tertutup kemungkinan segera dilakukan revisi,”tegas bupati Lampung utara Drs.Hi. Zainal Abidin .M.M pada acara dialog pertemuan dengan penyelenggara penyuluh pertanian se Kabupaten Lampung Utara yang digelar di kantor BP4K setempat kemarin (12/5).

Menurutnya, BP4K mencakup beberapa sektor seperti pertanian, perikanan dan kehutanan. Bahkan, sumbangan terbesar dari sektor pertanian telah mampu menggerakkan gairah perekonomian dikabupaten Lampura. Hal ini dapat dilihat dari hampir 70 persen penduduk Lampura hidup dengan sektor pertanian dan perkebunan.

Namun, melihat dari pada produktifitas hasil masih rendahnya kualitas SDM, pengetahuan dan keterampilan petani untuk meningkatkan produksi dan produtivitas hasil pertanian.

“Saya menghimbau kepada seluruh pelaksana penyuluh dapat bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai penyuluh, sehingga masyarakat terutama para petani yang ada di Lampura bisa sejahtera dan dapat meningkatkan hasil produksi para petani yang ada, dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan kabupaten Lampura yang berorientasi pada perekonomian kerakyatan,”kata bupati didampingi kabag Humas dan Protokol Syahruddin Putera. S.Sos. MM dihadapan para penyuluh dan kepala BP4K Drs. Hi. Hidayatullah, M.Si kemarin.

Di sela-sela dialog khusus dengan penyuluh tersebut, Bupati didampingi kepala BP4K menyerahkan secara simbolis kepada penyuluh surat keputusan kontrak kerja tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluhan pertanian (THL-TBPP) angkatan ke III tahun 2009.

Dalam laporan tertulisnya Hi. Hidayatullah, M.Si, kepala BP4K kabupaten Lampura menjelaskan bahwa terselenggaranya penyuluhan berdasarkan undang-undang nomer 16 tahun 2006, sebagai implementasi dari UU ini maka disahkan peraturan daerah (Perda) kabupaten Lampura nomor 07 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja BP4K kabupaten Lampura.

“Tujuan digelarnya kegiatan untuk meningkatkan kinerja pegawai BP4K pada umumnya dan khususnya para penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian dilapangan, serta meningkatkan koordinasi, intergritas dan sinkronisasi anatara P4K dengan pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan prima kepada para petani dan pelaku usaha,” ujar Hidayatullah.

Sekedar diketahui, jumlah staff BP4K kabupaten Lampura sebanyak 46 orang, tenaga fungisonal penyuluhan sebanyak 123 orang, tenaga THL TBPP 86 orang.

“Desember 2009 mendatang sebanyak 15 orang THL TBPP angkatan I masa kontraknya akan berakhir tidak bisa diperpanjang. Oleh karena itu kami meminta kepada Bupati untuk menyediakan formasi untuk THL TBPP ini pada penerimaan CPNSD tahun 2009,” harapnya.

Selain itu ungkapnya, kelembagaan BP4K ini memiliki 1 unit gedung BP4K kabupaten, 23 gedung balai P4K di 23 kecamatan, 1013 kelompok tani binaan jumlah anggoat 31.537 kepala keluarga tani yang siap mensukseskan swasembada beras lampura dan ketahanan pangan. “Sebanyak 34 gabungan kelompok tani (Gapoktan) berbadan hukum yang siap meningkatkan agrobisnis, “tandasnya .

---